Indonesia dan Filipina sama-sama berjuang menghadapi gelombang disinformasi di era digital, namun dengan pendekatan hukum yang berbeda: Indonesia mengandalkan revisi UU ITE yang dinilai makin komprehensif tapi masih menyisakan celah tafsir, sementara Filipina bertumpu pada preseden pengadilan dan prinsip clear and present danger untuk membatasi ujaran. Di balik berbagai terobosan itu, muncul pertanyaan yang sama—bagaimana menindak hoaks tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat sebagai fondasi demokrasi?

Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026 merupakan capaian luar biasa yang melampaui target awal. Bahkan dalam edisi sebelumnya prestasi terbaik Indonesia hanya mencapai perempat final pada 2022. Setelah meraih prestasi tinggi di level Asia, apakah Timnas Futsal kita bisa menembus prestasi level dunia seperti berhasil berlaga di Piala Dunia Futsal? Simak analisis bersama Rheza Pradita, Pengamat Futsal Indonesia, hanya di Podcast Perspektif Baru.

Jakarta tidak sedang menunggu 2050 untuk tenggelam. Bagi sebagian warga pesisir, ramalan itu telah menjadi kenyataan saat banjir rob menerjang pemukiman mereka setiap harinya. Air pasang menggenangi rumah warga karena posisi daratan kini sudah berada di bawah permukaan laut. Sebagian wilayah lain tetap kering karena terlindungi tanggul beton. Namun, tanggul bukanlah jawaban. Daratan Jakarta terancam akan terus merosot hingga 15 sentimeter setiap tahunnya, jika eksploitasi air tanah tidak segera dihentikan. Editorial: Hoirunnisa, Wahyu Setiawan, Malika Sound Designer: Bintang Elian

Belum lama ini muncul banyak keluhan dari peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional terkait penonaktifan status kepesertaan mereka yang termasuk dalam segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tentu saja kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin, seperti pasien gagal ginjal. Secara administratif terlihat mudah diaktifkan kembali, namun di lapangan prosesnya tidak sederhana. Lalu bagaimana solusinya? Simak perspektif Tony Richard Samosir, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, hanya di Podcast Perspektif Baru.

Pemerintah diprotes habis-habisan karena menonaktifkan 13,5 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Seperti yang sudah-sudah, protes harus sampai viral dulu, baru pemerintah bergerak membenahi. Kepesertaan belasan juta warga itu akhirnya direaktivasi, tak lupa dengan memberi dalih soal pemutakhiran data nasional oleh Kementerian Sosial.Dampak buruk kekacauan ini ditanggung warga miskin yang harusnya dilindungi negara, dibayar lewat kepanikan ratusan pasien gagal ginjal yang tak dapat mengakses layanan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menemukan setidaknya 150 kasus di berbagai daerah seperti Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari hingga Papua. Tercatat ada 200 ribu lebih pasien cuci darah berdasarkan data Kementerian Kesehatan, mayoritas bergantung pada skema PBI.Dampak nyata serupa juga dialami warga miskin lain yang sedang berjuang melawan penyakit-penyakit berat berbiaya mahal. Kasus tersebut seolah menguatkan pernyataan miris bahwa orang miskin dilarang sakit.Apa yang salah dari kasus BPJS kali ini? Mengapa persoalan klasik seperti pendataan tak kunjung ketemu solusi? Bagaimana mengurainya?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Peter Petrus Hariyanto dan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

Publik patut curiga dengan keikutsertaan Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak ada penjelasan gamblang dari pemerintah soal langkah ini. Padahal, ada dana APBN yang bakal digunakan untuk membayar iuran sebagai anggota Dewan Perdamaian sebesar 1 juta dollar AS atau setara 17 triliun rupiah. Pemerintah meredam protes dengan memberi narasi bahwa iuran bersifat sukarela dan bisa dicicil.Peluang publik mengkritisi kian tertutup setelah Prabowo menggelar rangkaian pertemuan dengan sejumlah pimpinan ormas keagamaan, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, anggota DPR, hingga akademisi. Banyak yang berbalik mendukung, memaklumi, atau melunak soal keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian.Apa sebenarnya Dewan Perdamaian bentukan Trump ini? Tepatkah langkah yang diambil Presiden Prabowo? Apakah selaras dengan sikap politik luar negeri Indonesia? Apa saja konsekuensinya bagi Indonesia?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana.

Keluarga Cemara mungkin cuma jadi tontonan layar kaca buat sebagian dari kita. Realitanya? Banyak yang harus tumbuh dengan "ruang kosong" di hati karena sosok anggota keluarga yang nggak hadir, baik secara fisik maupun emosional. Di Episode Podcast DISKO kali ini ada Irish Amalia (Psikolog Klinis & Co-founder Satu Meja Makan) yang bakal bakal deep talk tentang cara berdamai dengan diri sendiri di tengah realita yang ada. Karena Kamu Sepenting Itu!

Siapa yang suka baca atau nulis AU dan novel fiksi? This episode is for you Dari tokoh yang terjebak dalam toxic relationship sampai pejuang korporat yang jenuh sama rutinitas, Kil @extenler nge-spill gimana karakter-karakter buatannya lahir dari keresahan di dunia nyata (termasuk soal Quarter Life Crisis!). Ternyata, lewat nulis dan baca fiksi, kita nggak cuma "kabur" dari realita. Lewat fiksi, kita justru bisa belajar mengenali diri sendiri, dan yang paling penting adalah merasa nggak sendirian Jangan lupa jaga mental ya, Karena Kamu Sepenting Itu! 

Beredar unggahan berisi klaim "tentara Cina terang-terangan mendarat di Bandara Sam Ratulangi Manado". Real or Fake? Simak cek faktanya bareng Co-Founder dan Fact Check Specialist Mafindo, Aribowo Sasmito

Tragedi anak 10 tahun (YBR) tewas bunuh diri di Ngada, NTT sungguh menyayat hati. Dia putus asa karena ibunya tak mampu membelikan buku dan pena seharga Rp10 ribu. Belakangan terungkap keluarga YBR hidup miskin, tetapi tak mendapatkan bantuan sosial. Beasiswa Program Indonesia Pintar yang mestinya YBR terima pun tak bisa disalurkan karena alasan administrasi. Sementara, YBR harus membayar uang sekolah sebesar Rp1.220.000 per tahun, ibunya baru bisa mencicil Rp500.000. Setiap hari sepulang sekolah, guru selalu mengingatkan ke semua siswa yang masih kurang bayar soal kewajiban ini. Kematian YBR melukai rasa kemanusiaan. Tragedi tersebut mematahkan narasi "wah" pemerintah soal keberhasilan proyek beranggaran jumbo MBG, juga menumpulkan klaim soal angka kemiskinan turun. Masalah klasik soal akurasi data kemiskinan turut tersingkap. Luputnya keluarga YBR dari daftar penerima bantuan sosial menunjukkan bobroknya sistem pendataan di tingkat desa atau daerah (DTKS).Siapa saja yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini? Mengapa sistem sosial dan pendidikan kita gagal mencegahnya? Pembenahan seperti apa yang harus segera dilakukan agar anak-anak rentan seperti YBR bisa mendapat perlindungan?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Pemerhati Anak dan Pendidikan, Retno Listyarti.