Dunia pendidikan Indonesia kembali berduka. Di Grobogan, Jawa Tengah, siswa kelas VII SMP Negeri 1 Geyer, berinisial ABP, meninggal dunia, diduga karena dibully dan dianiaya teman sekelasnya. Peristiwanya terjadi pada Sabtu, 11 Oktober lalu, dan masih diusut polisi. Dua teman sekelas korban ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu kemarin.Kasus-kasus bullying masih marak terjadi di sekolah. Selain Grobogan, belakangan ini ada juga kasus di Pacitan, Lampung, dan berbagai daerah lain. Data Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan tindak kekerasan anak naik 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 21 ribu anak menjadi korban perundungan fisik dan psikis. Lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat kejadian terbanyak yang dilaporkan.Padahal, sejak 2023, ada Peraturan Menteri Pendidikan tentang kewajiban tiap satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Fungsinya, melakukan deteksi dini, penanganan cepat, dan pendampingan psikologis bagi korban maupun pelaku anak.Namun, kenapa perundungan di lingkungan sekolah masih terus berulang? Apa akar masalahnya? Bagaimana menciptakan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi, Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus Peneliti dan Asesor Dr. Eva Imania Elisa, M. Pd, dan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Agustinus Sirait.

Setuju atau engga asuransi itu personal banget? Meski keliatannya setiap orang butuh asuransi tapi masing-masing individu bisa jadi jenisnya berbeda soalnya menyesuaikan profil tiap orang. Makanya produk yang dimiliki Gen Z bakal beda sama yang lebih senior. Gimana sih supaya kita bisa punya asuransi swasta yang cocok plus ga membebani keuangan kita? Head of Health Sequis, Mitchell Nathaniel yang bakal jelasin: 1. Fakta kondisi industri asuransi dalam negeri 2. Bijak mengisi pre-existing condition asuransi 3. Cara menentukan asuransi yang cocok dengan profil kita Kalau kamu suka konten ini, kasih bintang 5 ya!

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak di ranah digital terus bermunculan. Itu semua salah satunya dipicu kecanduan atau adiksi gawai dan gim. Situasi ini direspons pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau PP Tunas. Di dalamnya, diatur klasifikasi usia yang boleh memiliki akun media sosial yang diselaraskan dengan profil risiko platform digital. Ada juga kewajiban platform untuk mengutamakan perlindungan anak, larangan menjadikan anak-anak komoditas, hingga sanksi bagi platform yang melanggar. Apakah aturan ini sudah cukup untuk melindungi anak di jagat maya? Simak laporannya di podcast Indonesia Baik.

Podcast DISKO piknik di taman buat ngobrolin keresahan kelompok muda usia 20-an. Ngomongin usia dua puluhan tuh emang nggak ada habisnya. Di fase ini, banyak banget perubahan yang bikin pusing sekaligus seru. Ada yang baru lulus kuliah, lagi semangat cari kerja, tapi udah keburu dituntut mandiri dan cepet mapan. Belum lagi urusan cinta—kadang bikin tambah ribet kalau karier belum stabil, sementara hati masih pengen enjoy status single. Auzan, Firdaus dan Ziqra adalah tiga orang dari kelompok usia 20-an yang berkesempatan sharing masalah yang membuat mereka overthinking kepada Psikolog Klinis sekaligus Host Podcast Disko, Mutiara Maharini. Simak selengkapnya ya!

Koperasi, usaha kecil dan menengah (UMKM), serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat bangku prioritas untuk mengelola tambang. Mereka bisa mengelola tambang hingga 2.500 hektare untuk mineral logam atau batubara lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.PP ini terbit 11 September 2025 sebagai turunan dari UU Minerba terbaru yang disahkan kilat pada Februari 2025. Peraturan Menteri ESDM yang memuat aturan teknis Kelola tambangnya, juga tengah dikebut. Kebijakan ini banjir kritik. Di balik peluang ekonomi yang digadang-gadang pemerintah, ada ancaman kerusakan lingkungan yang terus diperingatkan masyarakat sipil. Apalagi, koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan terbilang pemain baru di dunia tambang, sehingga dinilai minim pengalaman.Seperti apa ancaman kerusakan alam yang berpotensi terjadi sebagai imbas perluasan izin tambang ini? Apakah sudah ada koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan yang mendapat izin mengelola tambang? Bagaimana praktiknya? Bagaimana mengantisipasi atau memitigasi dampak buruknya terhadap lingkungan? Seperti apa skema pengawasannya?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero, dan Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar.

Perhatian publik kembali mengarah ke DPR, usai terungkap lonjakan tajam dana reses dari Rp400 juta menjadi Rp702 juta. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco berdalih, kenaikan dana reses hampir dua kali lipat ini seiring bertambahnya jumlah titik kunjungan anggota dewan ke dapil. Kebijakan ini tampak kontras dengan apa yang terjadi belakangan. Usai demonstrasi besar Agustus lalu, sejumlah tunjangan fantastis DPR dipangkas atau dibatalkan, tetapi kemudian dana reses malah ditambah.Sementara, jika ditilik dari kinerja, DPR tak pernah sepi dari kritik. Sejumlah beleid penting seperti RUU Masyarakat Adat, RUU PPRT, dan RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan. Bandingkan dengan beberapa RUU yang dibahas secepat kilat, seperti RUU BUMN, RUU TNI, dan RUU Minerba.Layakkah dana reses DPR naik? Apakah dana reses selama ini digunakan sesuai peruntukannya? Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penggunaan kegiatan dan dana reses? Bagaimana pengawasannya selama ini?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC) Arif Adiputro, Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Beni Kurnia Illahi, dan Staf Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Jumisih.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, 21 Juli 2025. Ribuan koperasi desa itu dibentuk hanya dalam waktu empat bulan. Kehadirannya diklaim bakal memperkuat ekonomi kerakyatan. Kenyataannya, di lapangan pembentukan koperasi desa tak berjalan mulus. Bahkan memicu kekhawatiran, usaha lain di desa yang sudah berjalan, terancam tergusur. Mengapa program ini malah dianggap sebagai ancaman? Simak ceritanya di SAGA KBR, bagian kedua. Editorial: Wahyu Setiawan, Muji Lestari, Ninik Yuniati, Malika Sound Designer: Bintang Elian

Inilah top three hoax of the week pilihan yang beredar mulai dari tanggal 3-9 Oktober 2025. Ini hasil periksa fakta pilihan dengan tingkat engagement tertinggi pada akun X/Twitter MAFINDO (@TurnBackHoax), bareng Aribowo Sasmito, Co-Founder dan Fact-Check Specialist Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). 3. Video Eko Patrio Seolah Minta Maaf dan Mau Bagi-Bagi Uang di Laman Judi 2. Video Bernarasi Kapal Bantuan Sudah Tiba di Gaza 1. Video Bernarasi Gubernur Aceh

Mendengar kata museum, barangkali yang langsung terbersit adalah bangunan lawas, bernuansa kuno, berisi deretan benda bersejarah. Ada juga yang mungkin menganggap museum sebagai tempat yang membosankan.Berbagai tantangan itu mesti jadi refleksi di Hari Museum Nasional yang diperingati tiap 12 Oktober. Bagaimana membuat museum tetap relevan di era digital dan mampu menarik generasi muda yang sehari-hari berinteraksi dengan gawai. Data terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada 442 museum yang tersebar di 33 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana mengoptimalkan museum sebagai sarana edukasi dan pelestarian pengetahuan antar-generasi? Seperti apa wajah ideal museum di era kekinian?Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas di Ruang Publik KBR yang kali ini berkunjung ke Museum Nasional Indonesia bersama Penanggung Jawab Unit Museum Nasional Indonesia Muhammad Rosyid Ridlo, S.Pd. M.A, Kreator Konten Bangunan Heritage dari Komunitas Jelajah Budaya Oktal Uska Putra, dan Sejarawan sekaligus Dewan Pakar Komite Memori Kolektif Bangsa (MKB) Asep Kambali.

Kejahatan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) kini semakin meluas. Inovasi digital yang sejatinya dirancang untuk mempermudah hidup, justru disalahgunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk aksi penipuan, pemerasan, hingga manipulasi informasi. Ancaman dari teknologi deepfake pun makin serius, seiring meningkatnya jumlah korban rekayasa digital tersebut. Teknologi ini mampu menirukan ekspresi wajah dan suara dengan tingkat kemiripan tinggi, sehingga banyak orang mudah tertipu oleh tampilan yang terlihat begitu nyata.